Toro Sang Pemberani, Wartawan Anti Korupsi Ini Dikriminalisasi

Toro Sang Pemberani, Wartawan Anti Korupsi Ini Dikriminalisasi

RIAU,otoritasnews.com-Disaat pemerintah gencar memerangi koruptor di NKRI, justru di Riau wartawan yang gentol membongkar kasus korupsi, dikriminalisasi. 

Toro Laia, nama yang sontak populer, paling tidak, tiga bulan belakangan ini. Pria kelahiran Pematang Siantar, 33 tahun silam ini, secara kontiniws menjadi objek pemberitaan sejumlah media Pers di Indonesia. 

Keberaniannya, membongkar kasus-kasus dugaan korupsi adalah awal kiprahnya.

Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, yang merupakan daerah rawan korupsi, menjadi areal perburuan Toro, satu dasa warsa terakhir.

Di Negeri “Super Kaya” ini, Toro, Pemimpin Redaksi www.harianberantas.co.id ini malang-melintang menebar misi: melawan arus deras korupsi.

Aktivitas bermodal nyali, berburu informasi di sarang “tikus-tikus” koruptor, Toro memang sosok pemberani, Dia sosok yang keras, Dia sangat nekat tanpa pandang bulu.

Tetapi terakhir, kenekatan itu pula yang memaksanya untuk menjadi “Terdakwa” Kriminalisasi Pers di NKRI yang kita cintai ini.

Pelapor bukan pula sembarang orang yaitu orang nomor satu “Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang berjuang secara antagonis: meredam  “langkah” Toro untuk sementara waktu. 

Maklum, tampaknya Amril Mukminin paling terusik sepak terjang Toro.

Soalnya, dibeberapa even “mega-korupsi” di Bengkalis, Toro “mengendus” aroma keterlibatan pemegang otoritas Bengkalis itu.

Sepanjang kifrahnya, sejak 2011, Toro, sedikitnya menjadi pelapor dan penulis pemberitaan kasus perbuatan dugaan tindak pidana korupsi Bengkalis. 

Atas dedikasinya menyelamatkan uang negara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau menganugerahi penghargaan kepada Toro dan ucapan terima kasih.

Piagam supremasi itu masih terpampang di dinding rumahnya.

Piagam kebanggaan itu diberikan oleh Kajati Riau, Setia Untung Arimuladi, S.H.,M.H., tanggal 16 Juni 2015

Piagam yang kemudian jadi ironisme itu, tentu saja berkaitan dengan kasus korupsi yang dilaporkan dan diberitakan Toro tersebut, di antaranya:

Kasus dugaan korupsi pada PT. Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis tahun anggaran 2012 senilai Rp300 miliar.

Kasus korupsi di BUMD ini merugikan negara ratusan miliar rupiah, bahkan beberapa orang dihukum penjara.

Proyek Multy Years, Pembangunan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Pulau Rupat (2013-2015) dengan kerugian negara diatas Rp80 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp495 miliar lebih.

Kasus dugaan penjualan kawasan hutan lindung di Mandau. Kala itu yang menjabat Camat Mandau, istri Amril Mukminin. Amril sendiri masih menjabat anggota DPRD Bengkalis.

Terakhir, kasus korupsi dana Bansos tahun 2012 dengan dugaan mark up anggaran sevesari Rp204 miliar dari total jumlah biaya sebesar Rp272 miliar lebih.

Kasus dugaan korupsi dana Bansos yang luar biasa ini sudah menyeret beberapa anggota DPRD Bengkalis ke penjara juga mantan Bupati Bengkalis, Herlian Saleh.

Ketika kasus Bansos ini terjadi, Amril Mukminin masih berstatus anggota DPRD Bengkalis. Kasus ini, diusut sampai meledak kepermukaan publik, Amril sudah menjabat sebagai Bupati Bengkalis.

Toro kemudian memberitakan Amril Mukminin diduga terlibat dalam kasus korupsi ini, tetapi dia tidak diproses hukum karena telah menjabat sebagai orang penguasa di Bengkalis. 

Lambannya, respon penegak hukum, mendorong kontiniutas pemberitaan Toro atas kasus korupsi ini, secara berkesinambungan.

Pihak yang diberitakan, menghitung setidaknya 9 kali berita atas objek yang sama. Tindakan tidak etis ini, dasar Dewan Pers “menyidang” Toro.

Toro ditetapkan Dewan Pers, sebagai “pelanggar” Kode Etik Jurnalistik. Toro wajib memuat Hak Jawab Amril Mukminin selaku pengadu.

Tetapi, Dewan Pers membuat catatan khusus. Kasus ini semata-mata hanya wilayah kode etik jurnalistik.

Wilayah UU Pers No.40 Tahun 1999. Jangan dibawa ke jalur hukum lainnya.

Tetapi, kemudian yang mengemuka, friksi Toro dan pihak Amril. Intinya Hak Jawab tak kunjung digunakan Amril.

Di sisi lain,Toro justru melakukan klarifikasi atas pemberitaannya, Amril Mukminin merasa nama baiknya dicemarkan.

Amril Mukminin habis kesabaran, tampaknya dia meminta jasa Advokat.

Toro dilaporkan ke Polda Riau, rekomendasi Dewan Pers pun diabaikan.

Kemudian Polisi mengesampingkan UU Pers, dan membidik Toro dari sisi hukum UU ITE, khususnya Pasal 27 yakni  disangka melakukan pencemaran nama baik Amril Mukminin. 

Kasus ini berlanjut di ranah hukum. Jaksa kemudian menilai laporan ini layak dilanjutkan. Kini, kasusnya, tengah disidangkan. Toro sang pemberani bongkar kasus korupsi saat ini berstatus “Terdakwa”.

Di pihak kontra. Tentu saja, Toro mesti dihukum berat. Mesti di penjara. Mereka akan berjuang maksimal untuk itu. 

Ini yang teramati dari masalah ini,

“Upaya meredam wartawan anti korupsi”.

Penulis: Wahyudi El Panggabean

Penanggungjawab: B. Anas Laia

Tags:

Leave a Reply