Puluhan Ribu Pengidap Penyakit HIV Tinggal Menunggu Kematian Karena Terancam Putus Mengkonsumsi Obat

Nasional 0

Otoritasnews.com-Jakarta. Kamis siang 9/1/2019 ICA mengadakan konferensi pers terkait pengadaan Obat ARV Gagal yang dapat mengakibatkan terancamnya putus mengkonsumsi obat HIV .Acara konferensi pers ini diadakan di salah satu Hotel jl. Kh. Wahid As tim No. 73.

Persoalan HIV dan AIDS masih menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan publik di Indonesia. Berdasarkan data permodelan, diestimasikan ada 631,635 orang dengan HIV dan AIDS pada tahun 2018. Dua kelompok terbesar pengidap HIV dan AIDS didapati ada pada kelompok low risk men dan low risk women. Epidemi HIV dan AIDS di Indonesia masih terkonsentrasi di kelompok risiko tinggi dengan pengecualian di dua wilayah propinsi di Papua yang sudah mulai memasuki level low level generalized epidemic. Prevalensi HIV di Indonesia pada populasi di atas umur 15 tahun diestimasikan sebesar 0,32% dan sebesar 2,3% untuk prevalensi HIV di tanah papua.

Hadirnya pengobatan ARV menjadi sebuah strategi utama dalam mengendalikan infeksi HIV dan AIDS di banyak negara. Dimana di berbagai negara lain, epidemi HIV dan AIDS sudah mulai bisa dikendalikan. Hal ini seiring dengan makin gencarnya upaya promosi pencegahan HIV, meningkatnya cakupan tes HIV serta pemberian obat Antiretroviral (ARV) sebagai sebuah terapi yang ampuh untuk menekan jumlah HIV di dalam tubuh pengidapnya. Terapi pengobatan Antiretroviral menjadi salah satu kunci dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di seluruh dunia. Pengobatan ARV bisa menekan jumlah HIV dalam tubuh pengidapnya sampai tingkat tidak bisa dideteksi oleh alat tes deteksi jumlah virus HIV (HIV Viral Load).

Orang dengan HIV yang sudah meminum obat ARV secara teratur, tingkat kesehatannya tidak berbeda dengan orang lain yang tidak terinfeksi HIV. Selain itu, dalam kondisi HIV bisa ditekan sampai tingkat tidak terdeteksi di dalam tubuh, pengidap HIV tidak akan menularkan HIV ini kepada orang lain. Sehingga, pengobatan terapi Antiretroviral ini sangat penting bagi orang dengan HIV karena obat ARV kemudian memberikan dua efek kedalam tubuh pengidapnya yaitu sebagai; 1) Live-saving Effect dan 2) Prevention Effect.

Hadirnya terapi ARV yang membuat ODHA tetap sehat, juga membantu dalam upaya menurunkan tingkat stigma dan diskriminasi pada ODHA, karena pada umumnya stigma dan diskriminasi pada ODHA itu lebih tinggi didapati pada ODHA yang sedang dalam kondisi kekebalan tubuhnya menurun dan terlihat sakit.

Berlawanan dengan angka kasus infeksi baru HIV yang akan mulai menurun di tahun 2020, angka kematian akibat AIDS menunjukkan trend yang sebaliknya. Angkat kematian akibat AIDS diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2020.

Saat ini, mayoritas ODHA di Indonesia menggunakan obat ARV dari jenis regimen kombinasi Tenofovir, Lamivudin dan Efavirenz. Kombinasi obat ini, dibuat dalam bentuk Fixed Dosed Combination guna memudahkan pasien dalam mengkonsumsinya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sampai dengan bulan Agustus ada 43,586 ODHA yang mengkonsumsi ARV dengan kombinasi TLE ini (42% dari total keseluhan ODHA yang mengkonsumsi ARV). Obat ARV Fixed Dose Combination jenis TLE ini diproduksi oleh perusahaan farmasi di India yang kemudian dipasarkan di Indonesia oleh PT Kimia Farma. Sejak bulan Juli 2018, PT. Indofarma Global Medika juga mempunyai hak menjual obat jenis TLE ini karena produk dari rekanan mereka sudah mendapatkan ijin edar dari BPOM.

Selama ini, kedua perusahaan BUMN ini mendapatkan untung yang besar dari penjualan obat ARV Fixed Dose Combination jenis TLE ini. Obat yang di pasaran Internasional bisa didapatkan dengan harga Rp 112.000 (US$ 8) dijual dengan harga Rp. 404.370 oleh Kimia Farma kepada Pemerintah. Hal ini menyebabkan pemborosan uang negara sebesar kurang lebih 210 milliar rupiah setiap tahunnya. Jika digunakan untuk menambah cakupan maka potensi efisiensi ini bisa digunakan untuk menambah pasien ODHA sebanyak 150.000-200.000 yang mendapatkan akses obat ARV Fixed Dose Combination jenis TLE ini.

Sayangnya, proses pengadaan obat ARV Fixed Dose Combination jenis TLE ini di tahun 2018 mengalami kegagalan. Dua kali proses pengadaan dengan penunjukan langsung dari pihak Kementerian Kesehatan dan Kimia Farma tidak menemui titik temu terkait harga. Setelah itu, proses lelang terbatas dengan dua peserta yaitu Kimia Farma dan Indofarma Global Medika juga tidak menghasilkan pemenang sehingga proses ini menjadi deadlock dan menyebabkan mulai terjadi kekosongan stock obat ARV Fixed Dose Combination jenis TLE ini di banyak tempat.

Krisis obat ini kemudian ditanggulangi dengan dilakukannya pengadaan darurat obat ARV FDC jenis TLE dengan menggunakan dana bantuan donor Global Fund dengan membeli langsung kepada produsen obatnya di India. Obat ini kemudian tiba di Bulan Desember 2018, namun dalam jumlah yang terbatas. Jumlah yang dibeli dengan mekanisme pembelian darurat ini hanya sebanyak 220.000 botol dan hanya bisa mencukupi kebutuhan sampai dengan bulan April 2019.

Di saat yang bersamaan, dana APBN yang sudah dialokasikan untuk membeli obat ARV Fixed Dose Combination jenis TLE ini harus dikembalikan dari Kementerian Kesehatan kembali kepada Kementerian Keuangan. Paska April 2019, jika masih terjadi kebuntuan proses lelang ini, maka krisis obat ARV Fixed Dose Combination jenis TLE ini akan berulang kembali dan bahkan dalam skala yang lebih meluas.

Terkait dengan kegagalan lelang ini, IAC meminta kepada pemerintah untuk:

Menerbitkan ijin Special Access Scheme (SAS) untuk pengadaan darurat obat ARV periode 2 dengan menggunakan dana bantuan Global Fund guna mencukupi ketersediaan dalam obat dalam waktu dekat.
Meminta Presiden memanggil Menteri BUMN, Menteri Kesehatan serta Menteri Keuangan guna mendorong 2 BUMN (Kimia Farma dan Indofarma) agar mau mengikuti lelang terbatas yang dibuat Kemenkes dan menurunkan harga jualnya.
Mendorong pemerintah membuat aturan main yang lebih tegas guna memastikan kecukupan stok obat program yang dibutuhkan oleh program kesehatan nasional. Aturan ini harus tegas mengesampingkan prirotas cari untung dari BUMN farmasi dan lebih mengedepankan fungsi sosial di dalam membantu program pemerintah.
Mendorong agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Penegak Hukum lain (KPK dan Kejaksaan Agung) turut mengawasi jalannya pengadaan obat ARV di masa mendatang guna mencegah terjadinya biaya tinggi.
Menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan mendorong pabrikan lain guna ikut terlibat dalam proses pengadaan obat ARV ini.(rls,dd)

Tags:

Leave a Reply