Korupsi di Pelalawan Memprihatinkan….???

Keterangan gambar : situasi saat aksi Demo Di Kantor Bupati Pelalawan

Pelalawan, otoritasnews.com

Sejumlah massa yang mengatas namakan Lingkar Aktivis Riau (LAR) periode 2018 – 2020 melaksanakan orasi kebebasan berpendapat didepan kantor Bupati Pelalawan, Selasa (18/12/18) menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan yang dialamatkan ke Pemerintah kabupaten Pelalawan melalui Bupati.

Aksi demo orasi yang dimotori para mahasiswa, mendapat kawalan dari pihak kepilisian dan Satpol PP.

Dalam orasinya, dalam orasinya ada sejumlah tuntutan disampaikan.

Odi Saputra koordinator umum, dan Endri kordinator lapangan menyampaikan keluhan, pernyataan sikap dan tuntutan didepan pintu masuk Kantor Bupati Pelalawan.

Dalam isi tuntutan orasinya, menyebutkan bahwa Kabupaten Pelalawan sekarang sedang dihadapi dengan “problematika” yang sangat memprihatinkan disegala bidang baik ekonomi, pendidikan, sosial, moral, dan sebagainya. Antara lain dalam bidang ekonomi dimana masih tingginya angka kemiskinan, korupsi merajarela, dilanjutkan lagi dalam bidang pendidikan yang tidak merata dan bidang sosial seperti perang saudara, kriminalitas.

Isu – isu beredar melalui medsos banyak program – program yang tidak terselesaikan dengan baik seperti pembangunan renovasi gedung DPRD Pelalawan yang memakan biaya APBD sangat fantastis, pembangunan Irna RSUD Selasih, proyek – proyek yang tidak selesai semuanya bersumber dari APBD Pelalawan atau uang rakyat.

Kondisi ini bisa dikatakan ketidak kesiapan pemkab Pelalawan dalam pembangunan daerah.

” Kami mahasiwa ” sebagai salahsatu of control datang karena terpanggil hati nurani menyuarakan persoala – persoalan di Pelalawan. Dalam orasi massa itu mengatakan Kritik ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, tetapi merupakan peringatan dan himbauan untuk menjadi bahan evaluasi,” jelas Endri koordinatir lapangan LAR.

Keduanya juga menyikapi soal Pelayanan adminduk yang dinilai lambat, direktur BUMD Tuah Sekata yang merupakan mantan nara pidana ( Napi ), kelanjutan langgam power yang di agung agungkan, mobil aset yang diduga digunakan tak tepat sasaran, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan tentang sarana bantuan ke masyarakat tentang penyebrangan dalam kondisi banjir.

Ada 5 ( lima ) tuntutan LAR sebagai berikut :

1. Meminta kepada Bupati Pelalawan untuk memberikan penjelasan terkait penetapan Direktur BUMD Kabupaten Pelalawan yang merupakan mantan koruptor

2. Meminta kepada Bupati Pelalawan untuk mencopot dan membuka pengumuman penerimaan direktur BUMD yang baru secara transparan.

3. Meminta kepada Bupati Pelalawan untuk memanggil dan sekaligus mendenda rekanan kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek proyek Pemda Pelalawan, seperti renovasi gedung DPRD, Irna RSUD Selasih dan puskesmas ukui.

4. Meminta kepada Bupati Pelalawan untuk memberikan penjelasan terkait anjungan destinasi bono yang tidak dirawat sejak dibangun dan sekarang kondisi rusak berat.

5. Meminta kejekasan kepada Bupati Pelalawan berapa jumlah mobil dinas yang diduga digunakan tidak tepat sasaran.

Demo LAR yang terkoordinir itu, dimulai sejak pukul 13.30 wib hingga pukul 14.45 wib, dan dilanjutkan pertemuan diruang rapat lantai 2 kantor Bupati Pelalawan. Massa diterima Wakil Bupati Pelalawan Drs. H. Zardewan,MM dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab.

Ditempat terpisah ketika dikonfirmasi salahsatu kandidat calon Direktur BUMD Tuah sekata tidak terpilih T. Putra mengatakan melalui kontak whats App telepon selularnya mengatakan menerima dengan legowo apa yang sudah menjadi keputusan Tim.

Lebih lanjut Putra mengatakan hal dirinya tidak lulus soal biasa semua kita syukuri dan aminkan yg penting kita sebagai masyarakat tetap akan berbuat yang terbaik untuk daerah kita dan untuk kepentingan orang banyak jelasnya mengakhiri. (**dau )

Tags:

Leave a Reply