Kebijakan Disdik Kab Lahat tak jelas, diduga RUGIKAN keuangan negara


Lahat-Sumsel,Otoritasnews.com;
Kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lahat perlu dipertanyakan. Terlebih setelah Pemantau Korupsi dan Dampak Lingkungan Hidup (PK-DALHI) yang masih menemukan oknum guru sertifikasi disejumlah sekolah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Belum lagi kebijakan yang terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan kerugian bagi peserta didik, karena seorang guru sertifikasi yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan jam mengajar yang bersangkutan sering digantikan dengan Guru Honorer.

Seperti yang terjadi disalah satu Sekolah Dasar Negeri 11lahat, yang mana Oknum guru yang berinisial SO diduga tidak menjalankan tugas mengajar karena ditunjuk oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat untuk menjadi pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah dasar negeri 27 Lahat.

Nispa Kurniati, kepala SD Negeri 11 Lahat yang ditemui Tim investigasi Otoritasnews.com diruang kerjanya membenarkan adanya oknum guru yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan jam mengajar yang bersangkutan sering digantikan dengan Guru Honorer.
Saya tidak berani melapor kepada kepala dinas karena sebagai bawahan saya merasa tidak etis, kata Ibu Nispa. Sebenarnya di SD 27 Lahat sendiri ada juga guru yang telah memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai PLT kepsek, mengapa harus SO ??? lanjut Ibu Nispa

Faridhotul Abelia, sekjend PK-DALHI mempertanyakan kewajiban mayoritas oknum kepala sekolah yang mendapat sertifikasi tetapi tidak pernah mengajar.
“Mereka harus memberikan contoh yang baik. Jangan menuntut hak saja tetapi kewajiban juga dijalani,” ujarnya.

Menurutnya, kalau kendala kepsek itu tidak bisa mengajar karena kesibukannya, seharusnya tunjangan sertifikasi untuk mereka ditiadakan.
Sebaliknya, kalau mereka masih menginginkan dana sertifikasi tetapi tidak sempat mengajar karena kesibukannya sebagai kepsek, sebaiknya mengundurkan diri dari kepsek agar lebih fokus mengajar siswa.
“Kalau memang tidak mampu menjalani keduanya, mereka harus memilih melepas jabatan menjadi guru biasa atau melepas sertifikasi tetapi tetap menjadi kepsek,” ujarnya.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagai dasar hukum bagi para pendidik dan mereka yang telah lulus sertifikasi untuk memperoleh tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji hendaknya dapat difahami dengan bijak,

Karena apabila beban kerja yang bersangkutan tidak dipenuhi maka sejatinya mereka dapat dikenakan sanksi karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud :

✓ Pasal 35 ayat (2) tentang Guru dan dosen;
✓ Pasal 52, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru;
✓ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 ayat (2); dan
✓ Permendiknas RI nomor 15 Tahun 2005 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota pasal 2 ayat (2) point b.butir 5.

Laporkan Kepsek Tak Mengajar

Sekretaris Jenderal PK-DALHI ini minta warga khususnya wali murid dan Dewan guru agar melaporkan kepala sekolah yang diduga mendapat sertifikasi tetapi tidak menjalankan kewajiban mengajar.

“Siapa kepala sekolahnya dan di sekolah mana, sampaikan informasi kepada kami melalui kontack person 0852 6700 4988 atau datang langsung dikantor sekretariat kami Jln Rambaian 2 Rt 03A Rw.01 Kelurahan bandar Agung Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera selatan, untuk kami tindak lanjuti menyampaikan aspirasi tersebut kepada para pihak yang berwenang. ( Tim Investigasi Otoritasnews.com Perwakilan Sumatera Selatan).

Tags:

Tinggalkan Balasan