GNPK-RI : Kadisdik Kabupaen Lahat Belum Berikan Sanksi Terhadap Kepsek yg Diduga Melakukan Pungli


Lahat-Sumsel,Otoritasnews.com – Berdasarkan laporan yang disampaikan PD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lahat, namun sampai saat ini pihak Disdik belum juga memberikan sanksi kepada oknum kepala sekolah yang patut diduga telah melakukan Pungutan Liar (Pungli).

Padahal, sebelumnya Disdik telah melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah tersebut.
Dalam upaya turut serta mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten lahat, beberapa persoalan telah kami sampaikan kepada pihak Disdik dan Bupati Lahat antara lain terkait Pungutan yang berkedok iuran SPP atau sumbangan Komite sekolah, uang seragam, uang bangunan dan lain-lain. Padahal dengan jelas ditegaskan bahwa pihak sekolah dilarang untuk melakukan pungutan dalam bentuk apaun kepada orang tua atau wali murid. Sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan da Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2012; pasal 9 ayat (1) menyatakan bawa satuan pendidikandasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Dipertegas dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) bahwa satuan Pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan peraturan Menteri ini hrus mengembalikan sepenuh kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik.

PD GNPK-RI Kabupaten Lahat masih menemukan aduan dugaan pungutan liar di sejumlah sekolahan. pihaknya juga menerima aduan soal pungutan Uang Gedung, SPP dan Buku Paket serta LKS. Pungutan ini dilakukan di beberapa SD dan SMP di Kabupaten Lahat.
“Kalau pungutan kan nggak boleh ya, yang diizinkan adalah sumbangan. Karena pungutan sifatnya mengikat dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan,” ujarnya, Jumat (20/7).

GNPK-RI Kabupaten Lahat menilai, ada berbagai persoalan yang harus segera ditindaklanjuti di dunia pendidikan. Sehingga tidak menimbulkan adanya gesekan yang akhirnya menjerumuskan para pelaku pendidikan di Kabupaten Lahat di ranah hukum.
“Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi kita bersama. Sebab kasihan kalau rakyat masih dipungli, dan saya juga akan berkomunikasi dengan para pihak untuk ditindaklanjuti,” katanya .

Penelusuran Tim investigasi Otoritasnews.com mendapatkan keterangan dari beberapa sekolah yang membenarkan bahwa mereka sudah dipanggil terkait permasalahan yang mereka yang dipeesoalkan oleh GNPK-RI. Intinya bahwa mereka hanya diminta membenahi administrasi oleh pihak Diknas dan hal tersebut sudah kami lakukan, jadi tak adalagi masalah alias masalah sudah selesai.
Sampai berita ini ditayangkan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat yang dihubungi melalui WA tidak memberikan Klarifikasinya (Tim Investigasi Otoritasnews.com Perwakilan Sumatera Selatan).

Tags:

Tinggalkan Balasan