DJM Minta Menteri PUPR Ganti Rugi Hak adat Proyek Jembatan di Papua

Ratusan Massa Relawan Doakan Jokowi Menang yang dipimpin Lisman Hasibuan melakukan aksi Damai pada Kementrian PUPR dan KPK menyuarakan adanya dugaan Korupsi pada proyek Pembangunan Kawasan Permukiman Nelayan / Tepi Air Kampung Hamadi Kota Jayapura dan meminta Kementerian PUPR melakukan kewajibannya membayarkan Ganti Rugi terhadap Hak masyarakat adat keluarga besar Suku IREEUW ( Bapak Dominggus Irreuw ).

Pemerintah seakan lepas tangan dan mengabaikan persoalan Ganti Rugi terhadap Hak hak rakyat dalam penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Jerambah Kampung Nelayan Hamadi di Kota Jayapura Papua dengan Nilai Kontrak lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) milyar yang di kerjakan PT BASUKI RAHMANTA PUTRA dengan Konsultan PT BLANTICKINDO ANEKA Pada Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Tahun Anggaran 2017 – 2018.

Semangat Nawacita , Merakyat dan Kerja Nyata seharusnya bisa di implementasikan di dalam Kementerian PUPR terutama di Dirjen Cipta Karya sehingga bisa menyelasikan persoalan Hak hak rakyat sehingga mereka tidak tertindas dan bisa mendapatkan keadilan yang Nyata.

Ribuan Nelayan yang merupakan loyalis dan militansi Jokowi di Papua meminta kepada Presiden Jokowi melihat Nasib mereka akibat pembangunan Jerambah dimaksud, demikian tutur Rijal Muin mewakili para nelayan.

Lisman Hasibuan selaku pimpinan Relawan Doakan Jokowi Menang meminta Pemerintah Pusat terutama Kementrian PUPR agar bisa melakukan Musyawarah Mufakat terhadap kerugian yang menimpa Hak hak Masyarakat adat yang belum di selesaikan sama sekali dan Hak hak Para Nelayan pencari Ikan yang terganggu terhadap pembangunan tersebut yang mengakibatkan aktivitas mereka saat ini, apalagi Proyek tersebut kami duga kuat tidak ada kajian AMDAL sehingga tida memperhitungkan dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang di timbulkan dari Proyek Tersebut.

Suatu ketidak wajaran yang kami lihat bahwa Nilai Proyek yang begitu besar tidak ada pergantian Hak hak masyarakat adat dan di duga kuat Proyek tersebut di mark up yang mana Proyek tersebut tidak berguna alias menghabis habikan Uang Rakyat saja, sehingga persaolan ini Relawan Doakan Jokowi Menang akan membawa ke Lembaga KPK agar di usut sebagaimana saat ini Tim KPK yang ada di Papua sedang sidak beberapa Proyek yang sedang masalah di KPK dan Papua merupakan Zona Merah terkait Pemberantasan Korupsi.

Sampai menjelang aksi demo yg dipimpin Lisman Hasibuan ini membubarkan diri kami belum dapat konfirmasi dari humas PUPR.

*** red

Tags:

Tinggalkan Balasan