Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lahat dipandang SEBELAH Mata oleh PT.DAS, Sanksinya tak di gubris

Lahat – Sumsel, Otoritasnews.com; Sanksi administratif yang diberikan kepada pihak perusahaan PT DUTA ALAM SUMATERA (DAS) sesuai keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat nomor : 660/171/KPTS/DLH-1/2019 tentang penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada perusahaan pemegang IUP Produksi Batubara PT DUTA ALAM SUMATERA.
Sanksi yang diberikan kepada pihak perusahaan PT DUTA ALAM SUMATERA tersebut tertanggal 25 Pebruari 2019 yang ditindaklanjuti dengan Verifikasi lapangan oleh DLH Kabupaten Lahat bersama PD GNPK-RI Kabupaten Lahat tanggal 27 Pebruari 2019 yang menyimpan tanda tanya karena banyak kejanggalan yang terasa dengan sengaja disembunyikan dari pihak pelapor.

Untuk itu pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Tim investigasi PF GNPK-RI Kabupaten Lahat mengajak serta Tim investigasi Otoritasmews.com perwakilan sumatera selatan untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap sanksi yang diberikan kepada pihak perusahaan PT DUTA ALAM SUMATERA (DAS). Pada kesempatan yang sama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat berhalangan tidak dapat hadir karena alasan Dinas Luar dan Kurangnya personil.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan oleh Tim investigasi media Otorotasnews.com perwakilan sumatera selatan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang patut diduga dengan sengaja telah dilakukan oleh pihak perusahaan yang diberikan sanksi.
Pihak perusahaan PT DUTA ALAM SUMATERA diduga dengan sengaja tidak melaksanakan sanksi yang diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan dengan sanksi kedua berupa peringatan kesatu dengan surat Nomor :660/230/DLH-1/2019 tertanggal 12 Maret 2019 tetap tidak digubris. Hal tersebut disampaikan oleh pihak pengadu yang melakukan pengawasan pada tanggal 28 Maret 2019 yang lalu.
Berdasarkan keterangan dari Nara sumber bahwa kemungkinan tidak patuhnya pihak perusahaan terhadap pemerintah karena sanksi yang diberikan terkesan setengah hati, karena sanksi Administratif maupun surat peringatan yang diberikan kepada pihak perusahaan tidak satupun yang diberikan batasan waktu pelaksanaannya. Sehingga tak salah kiranya bila kami mempertanyakan ” ADA APA” Dengan DLH kabupaten Lahat ???????

Untuk itu pihak pelapor kembali menyampaikan surat kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat tertanggal 01 April 2019 yang lalu, yang pada intinya meminta kepada pihak DLH agar segera memberikan peningkatan Sanksi kepada pihak perusahaan PT DUTA ALAM SUMATERA (DAS) Sesuai ketentuan pasal 79 dan pasal 80 Undangan-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dihubungi melalui handphone selulernya Sampai berita ini diterbitkan pihak DLH Kabupaten Lahat belum memberikan komentarnya (Bersambung edisi berikut). (Tim investigasi Otoritasnew.com perwakilan sumatera selatan)

Tags:

Leave a Reply