banner 468x60

Diduga Manipulasi Dana Kucuran BNPB Pasca Bencana, Kaban BPBD T Tinggi Diperiksa Pidsus Kejari T Tinggi

banner 468x60

Kaban BPBD Tebingtinggi setelah menjalani pemeriksaan yang dilakukan Kasi Pidsus Kejari Tebingtinggi. (Omr).

Tebingtinggi, Otoritasnews.com-Terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Tebingtinggi pada TA 2015 dan TA 2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi melalui Pidana Khusus (Pidsus) memanggil Kepala Badan (Kaban) BPBD untuk dimintai keterangan terkait dengan laporan DPD LSM LIRA.

Informasi dihimpun, adanya dugaan BPBD kota Tebingtinggi sarat dengan manipulasi dana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dana mencapai milyaran rupiah seperti surat yang dilayangkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) 24 April 2018 dengan nomor surat : 47-1/AU/DPD-LIRA/2018 perihal Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TA 2015 dan TA 2016 pihak Kejari Tebingtinggi melalui Kasi Pidsus Chandra Syahputra, SH dengan memanggil Kaban BPBD Wahid Sitorus SE yang dihadiri pada Selasa 5 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wib waktu setempat dan berakhir sekira pukul 13.00 Wib. Sebelumnya Pidsus telah memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK), M Hatta, ST pada Selasa 22 Mei 2018 lalu.

Pemanggilan terhadap PPTK dan Kaban BPBD Tebingtinggi adanya dugaan manipulasi dana hibah Bantuan Pendanaaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dan APBD kota Tebingtinggi TA 2015 Rp 13.981.515.000.- dengan kode rekening 5.2.24 dan Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TA 2016 Rp 15.074.612.000.- kode rekening 1.19.1.19.03.24

Sebelumnya ketua DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ratama Saragih pada wartawan Minggu (6/5) mengatakan, mengacu pada Peraturan Walikota (Perwa) Tebingtinggi Nomor 25 Tahun 2016, 23 Nopember 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Tebingtinggi TA 2015 dan Tabel 104, yakni Rincian Pendapatan Hibah-LO dan Lampiran 28 Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Pemko Tebingtinggi per 31 Desember 2016 Dalam Laporan Keuangan Pemko Tebingtinggi TA 2016. Tahap pasca bencana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang ditampung pada APBD Tebingtinggi TA 2015 dan APBD kota Tebingtinggi TA 2016 tidak dilakukan tranparan.

PPTK M Hatta, ST sebelumnya mengatakan mengatakan pada wartawan, bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi diajukan pada tahun 2013 dengan data data kejadian bencana tahun 2012 yang disahkan oleh Pemko Tebingtinggi dan diajukan pada BNPB yang kemudian diluncurkan 2015 melalui BPBD sebesar Rp 13.981.515.000.- pada Oktober 2015. Namun dana tersebut dalam bentuk pengusulan pada APBD Induk dan P APBD yang dianggarkan pada APBD TA 2016 sebesar Rp 15.074.612.000.- “Jadi bukan sebesar Rp 28 M yang dianggarkan BNPB pada BPBD kota Tebingtinggi, dana pemdamping dari APBD kota Tebingtinggi TA 2016 berkisar Rp 1,7 M”, terang Hatta.

Bantuan dana dikucurkan pada perbaikan tembok penahan Sei Padang, kelurahan Bulian, kecamatan Bajenis dan pekerjaan telah selesai 100 persen, perbaikan Bronjong, kelurahan Tanjung Marulak, kecamatan Rambutan dan perbaikan tembok penahan seet pile (paku bumi), kelurahan Persiakan, kecamatan Padang Hulu. “Untuk item perbaikan bronjong pihaknya tidak mengetahui awalnya pekerjaan instansi mana, namun data yang kami peroleh instansi Pekerjaan Umum (PU) bidang lembega teknis daerah”, jelas Hatta.

“Dapat kami sampaikan bahwa usulan program kegiatan diatas telah diverifikasi oleh BNPB yang gunanya layak atau tidak layak untuk dapat diberi bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2015. Selain fisik dana tersebut juga diperuntukkan untuk konsultan perencana dan suvervisi. Mengenai anggaran untuk pekerjaan 3 item, nanti akan dikabari”, terang Hatta.

Kasi Pidsus saat dikonfirmasi terkait pemanggilan PPTK dan Kaban BPBD membenarkan hal tersebut. Pemanggilan ke 2 masih merupakan pemeriksaan dan pendalaman dari kasus adanya dugaan Tipikor pada Badan BPBD kota Tebingtinggi pada TA 2015 dan TA 2016. “Hal tersebut dapat kami paparkan keseluruhan, karena saat ini ke 2 penjabat tersebut masih dalam pemeriksaan dan pendalaman kasus yang saat dianggap “Booming”. Setelah selesai nanti pendalaman kasus, maka pihak Kejari Tebingtinggi melalui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi akan lakukan press release”, jelas Chandra. (Omr)

 

Tags:
banner 468x60

Leave a Reply