12 Perusahaan Tambang Diduga Masuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap


Lahat-Sumsel,Otoritasnews.com – Hingga April 2019, perusahaan pertambangan Batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan IUP OP di dikabupaten Lahat mencapai 40 perusahaan. Dan ada sekitar enam perusahaan diduga masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap, dua perusahaan dalam Hutan Suaka Alam dan empat perusahaan lagi terindikasi berada di hutan lindung.
Fakta tersebut berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.180/KUH-1/2010 tertanggal 6 April 2010. sebagaimana informasi yang diterima Pemantau Korupsi dan Dampak Lingkungan Hidup (PK-DALHI).

Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan yang bertanda tangan pada surat itu dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat pada saat itu. Sehubungan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara guna sinkorninasi data izin IUP, PKP2B (Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) terhadap peta kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lahat.

Berdasarkan analisis dan kajian Peta penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Lahat saat ini ada beberapa perusahaan yang patut diduga/terindikasi berada pada kawasan hutan lindung yang luasnya mencapai kurang lebih 800 hektar dan Hutan Produksi Tetap dengan luas mencapai kurang lebih 450 hektar.

Lembaga Swadaya Masyarakat “Pemantau Korupsi dan Dampak Lingkungan Hidup” (PK-DALHI). Menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 38 atau (1) UU Nomor 41 tahun 1999 jo. UU Nomor 19 tahun 2004, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Selanjutnya pada ayat (4) ditegaskan, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Berdasarkan data dan ketentuan dimaksud, PK-DALHI meminta Bupati, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum berupa kegiatan penambangan dalam kawasan konservasi dan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka.

Terkait bebrapa perusahaan yang sudah diberikan IUP OP tentunya adalah perusahaan yang sudah Clear and Clean (CnC). “CnC merupakan standar yang telah ditetapkan Dirjen Minerba Kementrian ESDM bahwa perusahaan tersebut sudah tertib regulasi dan administrasi.”
“Namun kami menilai CnC yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM kepada perusahaan, bukanlah menjadi jaminan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan praktik tata kelola yang baik,” kata Agus. Karena masih ada beberapa perusahaan pertambangan yang terindikasi masuk kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap.

“Bupati yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin harus bertanggung jawab terhadap perusahaan yang masuk dalam hutan lindung dan Hutan Produksi, karena kalau memang itu tidak ditindaklanjuti, kemungkinan besar hutan lindung dan Hutan Produksi di Kabupaten Lahat akan menjadi rusak,”
Oleh karena itu, sambungnya, pemerintahan Kabupaten Lahat diminta segera melakukan evaluasi seluruh IUP yang ada. “Hal tersebut harus disegerakan untuk mendorong tata kelola pertambangan di Kabupaten Lahat sesuai ketentuan yang ada.

“Kami menduga, dalam izin yang diberikan Bupati terdahulu banyak yang terkesan dipaksakan dan dengan modus suap,” katanya.
Untuk itu Bupati lahat yang menjabat saat ini “segera lakukan evaluasi dan mencabut semua izin perusahaan tambang yang melanggar aturan, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung atau di kawasan konservasi.” Terindikasi dan patut diduga telah melakukan penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung Dua perusahaan yang dikonfirmasi awak media Otoritasnews.com tidak memberikan klarifikasinya samapai berita ini diterbitkan,

(Tim Investigasi Otoritasnews.com Perwakilan Sumatera Selatan).

Tags:

Tinggalkan Balasan